RSS

Pendapat Saya Mengenai demo kenaikan BBM

10 Apr

Pada 30 Maret 2012, Aksi Demo Menolak Kenaikan BBM kemarin di depan gedung DPR RI sempat membuat khawatir seluruh masyarakat Indonesia, mengingat demonstrasi besar – besaran semacam itu pernah terjadi ketika runtuhnya masa orde baru. Sebenarnya aksi tersebut boleh-boleh saja tetapi yang saya tidak setuju adalah pengrusakan yang tentunya berdampak pada kerugian,sebab itu adalah uang rakyat juga.

Aksi bentrok antara pendemo dan kepolisian tidak bisa dihindarkan, Akibatnya kerusakan maupun banyaknya  korban luka berjatuhan diantara kedua pihak maupun wartawan yang meliputpun ada yang terkena juga. Banyaknya gas air mata,aksi pembakaran,bom molotov dan siraman air watercannon dan air keras,dan lain-lain itulah kondisi yang dihadapi antara pendemo,kepolisian dan wartawan. Menurut sejumlah media massa yang berdemonstrasi kemarin diperkirakan mencapai 12.000 orang yang terdiri dari kalangan mahasiswa, buruh , dan pemuda yang ingin menyampaikan aspirasi mereka, yaitu untuk membatalkan rencana pemerintah dalam menaikan BBM bersubsidi(premium). Menurut media massa, ada sejumlah kalangan yang menyusup ke dalam aksi demo tersebut, menurut kabarnya demonstran bayaran tersebut menerima imbalan Rp 100.000 bila aksi demo tersebut berjalan damai. Sedangkan kalau aksi tersebut berujung bentrok maka mereka menerima uang sebesar Rp 250.000.

Kesimpulannya, penyampaian pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang menjadi permasalahan dari kasus di atas adalah bagaimana cara pendemo menyampaikan pendapat tersebut. Semua orang memang mempunyai hak bebas berpendapat, namun ada batasan yang harus ditaati dan diperhatikan, salah satunya dapat kita lihat dalam pasal 29 Deklarasi Universal :

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Tindakan kekerasan yang dilakukan pendemo terhadap polisi dapat dikatakan tindakan anarkis, yang artinya melanggar batasan-batasan yang ada. HAM relatif penggunannya juga dibatasi oleh perundang-undangan, dan kebebasan berpendapat yang dibatasi aneka kewajiban seperti diatur dalam UU No.9 / 1998. Maka polisi dan TNI perlu menindak mereka yang terlibat gerakan separatis dan melancarkan tindakan anarkis dengan dalih demokrasi dan demokratisasi. Tindakan anarkis pendemo adalah sebuah pelanggaran batasan penggunaan HAM, dan pihak kepolisian memang sudah seharusnya menindak mereka yang bertindak anarkis. Sedangkan jika pihak polisi dalam menjalankan kewajibannya tersebut tanpa prosedur yang benar maka dalam kasus ini pihak polisipun menjadi pihak yang salah.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 10, 2012 in Tugas Softskill

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: