Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis dalam jasa pengamanan yaitu PT Benteng Jaya Mandiri (BJM) dikutip dari berita jurnas.com sebagai berikut :
Jurnas.com | Asosiasi Badan Usaha Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), menilai tindakan penyengkapan dan penyiksaan yang dilakukan jasa pengamanan PT Benteng Jaya Mandiri (BJM), sebagai tindakan melanggar hukum dan HAM.
Ketua ABUJAPI Sucipto mengatakan, PT BJM merupakan anggota ABUJAPI. Menurutnya, di dalam aturan ABUJAPI, sebagai jasa pengamanan tindakan yang dilakukan PT BJM sudah melanggar aturan dan HAM. “Tindakan tersebut sangat menyimpang dan melanggar HAM, polisi harus memberikan hukuman setimpal. Ini merusak citra BUJP yang benar,” ujar Sucipto.
Sucipto mengungkapkan, dalam BUJP, hanya ada tiga hal utama dilakukan. Yakni, pengamanan aset, pengamanan informasi serta pengamanan manusia. “Jadi kalau penyekapan hingga penyiksaan sudah menyimpang,” ujar Sucipto.
Lebih lanjut, Sucipto menuturkan, dalam bertugas, sekuriti dibawah naungan ABUJPI juga tidak boleh melaksanakan fungsi penindakan seperti polisi. Hal ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 yang tertuang dalam regulasi Badan Usaha Jasa Pengamanan.
Seperti diberitakan, anggota Polsek Tamansari menggerebek sebuah ruko Nomor 120 di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Selasa 17 September 2013. Di dalam ruko yang merupakan kantor dari PT Benteng Jaya Mandiri perusahaan jasa pengamanan polisi mengamankan delapan orang pelaku yang menyekap dan menganiaya korbannya yaitu Ahmad Zamani dan Sunan Ali Arifin.
Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka, yakni delapan orang ditahan, empat pelaku Daftar Pencarian Orang (DPO), dan dua anggota TNI. Seluruh tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 333 KUHP untuk penyekapan dan Pasal 170 KUHP, untuk pengeroyokan serta UU Darurat No.12 Th 1951, dengan ancaman hukuman penjara diatas lima tahun.
Sumber :
http://www.jurnas.com/news/107937/Kasus_Penyekapan_Tamansari_Melanggar_HAM/1/Nusantara/Ibu_Kota
Juniorsuryadilaga's Blog 